Sumber: Radar Bogor, 13-05-2008
KAPTEN MUSLIHAT — Rencana penggunaan smart card sudah tak dapat ditawar lagi. Apalagi, pemerintah pusat mengultimatum baru akan memberikan hibah jika pemkot berjanji mengubah manajemen Trans Pakuan (TP) dengan menggunakan smart card. Hasil pembahasan dengan Komisi B ketika berkunjung ke kantor Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menegaskan, penggunaan smart card di Kota Bogor akan berbeda seperti yang diberlakukan Trans Jakarta maupun Trans Jogja.
Menurut Anggota Komisi B Mufthi Faoqi, sistem smart card yang digunakan di Kota Bogor nanti menyadur sistem yang digunakan di Singapura. Yakni smart card digunakan di pintu masuk TP. Alasannya, lebih menghemat jumlah tenaga kerja. “Kalau di Jogjakarta kan kartunya ada dan digunakan di tiap shelter. Makanya mereka membutuhkan banyak pekerja yang diposisikan di shelter,” katanya. Nantinya, pintu bus baru akan terbuka jika kita menggesek smart card.
Ia yakin warga Bogor sanggup dan layak membayar dengan sistem smart card ini. “Ini tingal bagaimana kita membiasakan diri dan belajar disiplin,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat. Apalagi, era globalisasi ini sistem alat tukar mulai berubah tak lagi dalam bentuk uang melainkan kartu.
Selanjutnya, penjualan smart card tak ubahnya teknis penjualan pulsa. Harganya pun beragam mulai dari Rp15 ribu untuk beberapa kali naik TP. Tapi kalau habis kartunya tidak dibuang melainkan diisi ulang. Mengingat pembuatan kartu khusus tersebut terbilang mahal. “Jadi ada pihak ketiga yang membantu menjual smart card,” kata Oqi-sapaan akrabnya. Berapa jumlah persen yang didapat pihak ketiga, ia mengaku belum ada pembicaraan lebih jauh.
Meski begitu, PDJT masih menjual single trip atau karcis sekali naik. “Teknisnya bisa juga harganya lebih mahal sedikit ketimbang kalau kita punya smart card,” tandasnya.
Nantinya, smart card harus terkoneksi dengan jaringan internet yang bisa terbaca atau link dengan PDJT. “Jadi dalam hitungan detik mereka (PDJT) tahu jumlah penumpang yang ada,” katanya. Kapan pelaksanaannya, ia memastikan tahun ini. Sebab anggaran penggunaan smart card hingga pelelangan sistemnya Rp1,8 miliar sudah masuk APBD 2008.
Mengingat pementah pusat berencana menaikkan harga BBM, Anggota Komisi B Suherman tak memungkiri adanya kenaikan tarif TP. “Itu konsekuensi,” tandasnya. Makanya, PDJT perlu mengimbangi dengan kenyamanan dan pelayanan yang memuaskan. (rtn)
Kembali ke Bogorku.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar